WAWANCARA TOKOH POLITIK TENTANG ISU KEDINASTIAN FADELI DI LAMONGAN

WAWANCARA TOKOH POLITIK TENTANG ISU KEDINASTIAN FADELI DI LAMONGAN

Dalam kesempatan ini saya akan mengulas tentang kedinastian politik fadeli di lamongan. Saya mewawancarai beberapa orang nara sumber namun saya memfokuskan data dari pak Timur Yulianto S.Pd. sebagai salah satu pemerhati politik di kota lamongan yang bergabung dengan LSM yang namanya tidak mau dipublikasikan.

Kapan atau Fadeli memulai dinastinya ? Bupati fadeli terpilih pada 2010 yang mulai menempatkan dinastinya di DPRD lamongan pada 2014. Ada 6 keluarga fadeli yang menduduki kursi di DPRD. Dua anaknya, Debby Kurniawan dan Betty Nurfi, lalu Retno Wardhani (menantu) dan dua keponakannya, Nur Fathonah dan Nahdliyah, lolos sebagai anggota DPRD Lamongan periode 2014-2019. Ini masih ditambah lolosnya Siti Maskamah Mursyid, Caleg Demokrat Dapil I nomor urut 5. Ia merupakan seorang istri pejabat kepala dinas di Pemkab Lamongan. Sedang Nur Fatonah merupkan istri Debby Kurniawan yang tidak lain Ketua DPC Demokrat Lamongan.

Bagaimana keluarga fadeli bisa menduduki tempat di pemerintahan ? ada beberapa kemungkinan mengapa politik dinasti terbentuk di Lamongan maupun kabupaten lainnya. Pertama, karena keterbatasan informasi penyelenggara pemilu terhadap calon legislatif (caleg) yang seharusnya disebarluaskan ke pemilih. “Saya melihat pemilih sebenarnya tidak senang terhadap praktek nepotisme. Tetapi mereka tidak diberi bekal informasi (caleg) yang cukup, sehingga pemilih mencoblos caleg yang hanya mereka kenal atau hanya tahu namanya saja,” katanya. Yang kedua mungkin intensiftas dari pihak fadeli yang mempunyai banyak massa di lamongan dan juga financial yang cukup baik.

Apa yang terjadi jika semua keluarga fadeli ada di DPRD Lamongan ? Tentunya akan ada anggapan yang tidak enak dari masyarakat dan menimbulkan pemikiran bahwa pemerintahan di lamongan bisa saja condong hanya kepada kepentingan fadeli cs. Indikasi penyelewengan kewenangan juga meningkat dengan adanya fadeli cs ini. Juga tidak menyangkat bahwa akan adanya main-main dana di dalam pemerintahan di lamongan.

politik dinasti rentan dan berbahaya. “Karena ini terkait masalah anggaran proyek yang diajukan oleh SKPD ke tingkat DPRD. Mereka (SKPD) semakin dimudahkan mendapatkan anggaran karena yang menelaah pengajuan anggaran itu adalah anggota legislatif yang merupakan keluarganya sendiri,” ujarnya.

Bagaimana cara mengatasi masalah ini ? untuk saat ini, pemerintah dan rakyat harus terus mengawal dan mengawasi jalanya pemerintahan di kota lamongan. Kalau ada penyelewengan harus segera diusut dan di selesaikan. Kita sebagai masyarakat hanya bisa mengawal dan mengawasi karena semua dinasti yang dibentuk fadeli ini juga rakyat yang memilihnya.

sekian